Urgensi Kriminalisasi terhadap Ketentuan Pidana Tentang “Spamming” dalam Hukum Pidana di Indonesia

SIDalam skripsi ini penulis membahas tentang urgensi kriminalisasi terhadap ketentuan pidana tentang “spamming” dalam hukum pidana di Indonesia.Dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat dimana kemajuan teknologi senantiasa ikut berkembang, selain membawa kemudahan, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat berbentuk kejahatan, kemudian berkembang menjadi sebuah kejahatan yang bersifat cyber crime. Permasalahan kemudian timbul ketika bentuk cyber crime yang semakin berkembang pesat tidak di sadari oleh masyarakat sehingga dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Kemudian lahir bermacam-macam bentuk kejahatan dunia maya, salah satunya adalah spamming. Dengan permasalahan tersebut penulis berusaha untuk menganalisa mengenaiseluk beluk permasalahan tindak pidana spamming. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui teknik statute approach dengan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer meliputi KUHP, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, artikel, maupun dari situs internet. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, tindak pidana spammingdapat merugikan korbannya secara immateriil maupun materiil dan erat hubungannya dengan tindak pidana penipuan walaupun tidak setiap iklan spamming dapat berujung penipuan. Mengenai peraturan mengenai tindakan spamming dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya dipandang oleh penulis masih dirasa kabur